(The Waiting Is Almost Over: 28)

Tembok batu merah tebal lagi tinggi mengitari keraton. Itulah benteng keraton Majapahit. Pintu besar di sebelah barat yang disebut purawaktra menghadap ke lapangan luas. Di tengah lapangan itu mengalir parit yang mengelilingi lapangan. Di tepi benteng ditanami brahmastana, berderet-deret memanjang dan berbagai-bagai bentuknya. Di situlah tempat tunggu para perwira yang sedang meronda menjaga paseban (Prapanca, Nagarakretagama)

Katanya, menjadi seorang petualang mesti siap dengan kondisi apa pun yang ditemui di jalanan. Tak kalah penting, ia pun mesti bisa luwes terhadap keadaan. Bisa jadi di saku kemejanya terselip setumpuk peta perjalanan. Namun jika sesuatu berbelok dari rencana semula, ia pun dituntut tanggap serta bisa berdamai dengan kenyataan.

Ketika kereta mampir di Stasiun Mojokerto pada pukul 07.35 pagi, tiba-tiba seperti ada yang memanggil-manggil diriku untuk turun di kota ini. Padahal aku masih harus menempuh sekitar 55 kilometer menuju kota Surabaya. Sementara Mojokerto tidak termasuk ke dalam peta perjalananku. Akhirnya aku berpikir keras: mengapa aku merasa harus turun di kota ini?

Tiba-tiba terngiang sebuah sajak dalam film Cinta dalam Sepotong Roti yang sudah kutonton ratusan kali itu. Kalimat itu selalu berkelebatan di kepalaku kemana pun aku pergi: tunduklah kepada Salmah, pergilah kemana ia pergi, dan ikuti angin takdir, bergeraklah kemana angin ini bergerak *. Tanpa pikir panjang lagi kuseret ranselku dari rak gerbong, permisi pada gadis yang sejak dari Jogja duduk di sebelahku, dan bergegas meninggalkan kereta. Si gadis hanya kaget dan berseru:

“Lho, Mas?! Kok turun di sini?!”
“Mengikuti angin takdir!” jawabku asal.
“Katanya mau kutemani jalan-jalan di Surabaya?”
“Thank’s ngobrolnya ya.” ucapku tersenyum tak menggubrisnya. Berlalu dan ngeloyor turun dari kereta.

Setelah gosok gigi dan mencuci muka alakadarnya di kamar mandi stasiun, aku nongkrong di warung nasi pecel depan stasiun. Waktunya santap pagi! Pada ibu penjual nasi pecel aku bertanya-tanya kendaraan menuju Trowulan. Ya. Rupanya inilah jawaban hatiku: aku ingin menyusuri sisa-sisa kejayaan Majapahit yang ditengarai secara ilimiah beribukota di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur kini. Letaknya sekitar 70 km ke arah baratdaya Surabaya.

Tak lama kemudian aku sudah berdiri di sisi jalan dan mengibaskan debu yang bertamu di kemeja hitamku. Jalan ini jalan utama di mana orang yang berangkat dari Surabaya menuju Solo dan dari Mojokerto ke Kediri atau ke Tulungagung mesti melewati jalan nasional ini. Aku berdiam sejenak. Melempar pandangan. Mengira-ngira arah mana yang bakal kutuju lebih dulu. Inilah Trowulan! batinku.

Di kecamatan ini bersemayam puluhan situs seluas hampir 100 kilometer persegi berupa bangunan, arca, gerabah, serta pemakaman peninggalan Kerajaan Majapahit. Ditengarai, pusat kerajaan berada di wilayah ini seperti yang dirawi oleh Mpu Prapanca dalam kitab Kakawin Nagarakretagama.

Kitab Nagarakretagama menyebutkan deskripsi puitis mengenai keraton Majapahit dan lingkungan sekitarnya, tetapi penjelasannya hanya terbatas pada perihal upacara kerajaan dan keagamaan. Detail keterangannya tidak jelas, beberapa ahli arkeologi masih berusaha memetakan ibukota kerajaan tersebut.

Memang, sejak pudarnya Majapahit pada 1500 Masehi, reruntuhan kota kuna di Trowulan baru ditemukan lagi pada abad 19. Sir Thomas Stamford Raffles yang menjabat gubernur Jawa dari tahun 1811 hingga 1816, dalam bukunya History of Java menyebutkan bahwa; ‘terdapat reruntuhan candi… tersebar bermil-mil jauhnya di kawasan ini’.

Aku menyeret ranselku, berjalan kaki mengitari sebagian kawasan. Tampak begitu banyak situs-situs yang bertebaran di sana sini. Namun tanah-tanah di sini juga dimiliki oleh penduduk sekitar untuk area persawahan, usaha produksi batu bata, juga tempat tinggal.

Tanah di Trowulan memang “mengerikan”. Ibaratnya, menggali tanah 3 inci saja, kita nyaris menemukan pecahan keramik, tembikar, atau mata uang logam yang jumlahnya sudah tak terbilang lagi. Belum lagi sisa-sisa batu bata bekas bangunan perumahan penduduk Majapahit, lantai persegi enam, sumur, saluran air, kolam, waduk, serta selokan dari pipa-pipa tanah liat yang berkelok-kelok dalam jalur-jalur pemukiman kota kuna.

Meski tak semegah Angkor Wat di Kamboja, atau Acropolis di Yunani, namun situs Trowulan kerap kali membikin tercengang para arkeolog. Bagaimana tidak, karena sepanjang mata memandang, tanah-tanah di sini menunjukkan bukti-bukti ilmiah berupa kompleks istana Kerajaan Majapahit, pemukiman penduduk, serta kota yang belum pernah diketahui sampai mana batasnya.

Pada sebuah jarak kulihat lahan yang tampak ditutupi seng serta plastik-plastik pembatas. Di areal seluas enam hektar sebelah selatan Kolam Segaran tersebut tampak beberapa lahan bagaikan pekerjaan yang tak rampung dituntaskan. Itulah proyek prestisius yang awalnya dirancang bakal didirikan sebuah bangunan megah sebagai Pusat Informasi Majapahit atau belakangan disebut Majapahit Park.

Proyek mercusuar tersebut dihentikan karena ditengarai telah merusak situs-situs yang ada di tanah “terlarang” Trowulan. Bagaimana tidak, tanah Trowulan yang sarat dengan peninggalan purbakala yang tak terkira jumlahnya itu, apa jadinya jika di atasnya bakal berdiri bangunan megah bertiang pancang yang fondasi betonnya dicor ke dalam tanah berukuran 1 x 1 meter yang dibuat di tengah galian 2 x 2 meter dengan kedalaman sekitar dua meter. Weh!

Kasus perusakan pun merebak. Berbagai media mencecar pemerintah. Berbagai pihak pun mulai turun tangan. Akhirnya pemerintah menghentikan proyek yang sarat dengan sengkarut persoalan tersebut. Namun apa boleh buat: perusakan situs telah terjadi.

Aku jadi teringat pada preseden yang menimpa Bernard Tschumi, arsitek Museum New Acropolis di Athena, Yunani, yang mengundang kontroversi dan dituntut International Council on Monuments and Sites karena besarnya bangunan yang dirancangnya-lebih dari 100 tiang pancang dipakai-dianggap merusak situs. Yah, aku hanya menghela nafas, memandang dan mencatat sebisaku di sini.

Hari beranjak siang. Setelah santap siang di warung seberang Kolam Segaran, berupa ikan wader goreng yang disajikan dengan sambal serta nasi hangat mengepul, aku bergeser dan ngungun sendirian di samping Wringin Lawang.

Wringin Lawang adalah gapura agung terbuat dari bahan bata merah dengan luas dasar 13 x 11 meter setinggi 15,5 meter. Letaknya tak jauh ke selatan dari jalan utama di Jatipasar. Dalam bahasa Jawa, Wringin Lawang berarti ‘Pintu Beringin’. Diperkirakan dibangun pada abad ke-14. Gaya arsitekturnya disinyalir muncul pada era Majapahit dan kini banyak ditemukan dalam arsitektur Bali.

Kebanyakan sejarahwan sepakat bahwa gapura ini adalah pintu masuk menuju kompleks bangunan penting di ibukota Majapahit. Namun dugaan mengenai fungsi asli bangunan ini masih mengundang banyak spekulasi. Salah satu dari spekulasi yang paling populer adalah; gerbang ini diduga justru menjadi pintu masuk ke kediaman Gajah Mada.

Ah, Sang Mahapatih itu…

Dalam lamunanku, tiba-tiba pikiranku terlempar ke masa di mana Rakrian Kuti melakukan makar dan mengangkat diri sendiri sebagai raja negeri Wilwatikta. Kawula Majapahit merasa kecewa, geram, marah, sekaligus takut. Selain karena Ra Kuti mendongkel Jayanegara dari kursi raja dengan cara yang culas, licik, serta penuh pola adu domba, para punggawa kerajaan gedibal Ra Kuti melakukan perampokan, penjarahan, serta pemerkosaan terhadap penduduk kotaraja.

Punggawa kerajaan yang mestinya bertindak mengayomi, melindungi, serta membantu masyarakat, malah berbuat sebaliknya. Adalah wajar jika kawula Majapahit bertanya: “Lantas apa yang dimaui Ra Kuti dengan mengangkat dirinya sebagai raja Majapahit?” Hal ini jelas menjauhi Ra Kuti dari masyarakat. Kapasitas Ra Kuti yang mengangkat diri sendiri sebagai raja tidak mengakar. Tidak mendapat simpati rakyat, justru malah sebaliknya.

Aku jadi ingat beberapa hari lalu ketika masih menjelajahi bumi Jawa Tengah. Aku bertemu dengan seseorang yang baru saja kehilangan sepeda motor persis di depan rumahnya. Okelah, motornya hilang. Setelah urus sana sini, akhirnya asuransi berhasil mengganti penuh seharga motor yang hilang tersebut. Namun ada hal yang cukup mengganggu, yaitu: ia mesti mengeluarkan uang sebesar 1,5 juta perak pada pihak kepolisian.

Aku masih belum lagi mengerti: legalitas apa yang dipakai pihak kepolisian untuk mengutip “upeti” sebesar satu juta lima ratus ribu perak pada masyarakat yang kebetulan terkena musibah kehilangan kendaraannya. Bukankah mestinya sebagai “punggawa kerajaan”, mereka membantu kawula negerinya yang sedang tertimpa musibah?

Kalian pasti sangat jamak mendengar hal seperti ini dan memang kerap terjadi. Lantas apakah kalau sudah jadi kebiasaan lantas kita mesti mahfum begitu terus? Kalau demikian adanya, kita, sebagai kawula negeri, pun memiliki kontribusi menjadikan negeri ini sebagai negeri perampok bukan?

Ah, kenapa pikiranku jadi terlempar-lempar dan mengaitkan satu persoalan dengan persoalan lainnya? Weh, mungkin karena sebentar lagi bekas negeri Wilwatikta yang kini telah bernama Indonesia ini bakal menghadapi pemilu.

Kalau dulu kekuasaan Majapahit dipimpin oleh raja secara turun temurun sebanyak 13 keturunan, dalam bentuk monarki di mana urusan pemerintahan dipegang oleh seorang Mahapatih kerajaan, kini bagaimana kita menentukan seorang pemimpin negeri? Akankah kita memilih pemimpin seperti Raden Wijaya? Jayanegara? Tribhuwana Wijayatunggadewi? Hawam Wuruk? Atau Brawijaya?

Ah, aku masih kerasan di Trowulan…

6 April 2009

* Ucapan Ahmad-Al Hadhrami kepada muridnya.